Guru Honorer Tasikmalaya Mogok Massal: Tuntutan Keadilan yang Tak Terdengar
Tasikmalaya- Aksi mogok massal dilakukan oleh ratusan guru Honorer dan tenaga pendidik honorer di Kabupaten Tasikmalaya sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tidak berpihak pada nasib mereka. Aksi ini dipicu oleh keluarnya surat edaran Bupati Tasikmalaya yang memuat sejumlah poin kontroversial, termasuk klausul yang dianggap mengabaikan hak kesejahteraan para tenaga honorer.
Baca Juga : Harga Rp189 Jutaan, Mitsubishi Expander Mirip Pajero Sport
Aksi Mogok sebagai Bentuk Kekecewaan
Wakil Koordinator Forum Honorer Guru dan Tenaga Kependidikan (FHGTK) Kecamatan Cikatomas, Asep Helmi, menyatakan bahwa aksi ini merupakan respons atas ketidakadilan yang dirasakan para guru honorer.
“Kami sudah puluhan tahun mengabdi dengan gaji minim, tanpa kepastian. Sekarang muncul surat edaran yang justru memaksa kami menerima syarat sepihak tanpa jaminan peningkatan kesejahteraan. Ini tidak bisa kami terima,” tegas Asep.
Salah satu poin yang paling disorot adalah pernyataan bahwa tenaga honorer “siap diangkat sebagai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) paruh waktu, tetapi tidak boleh menuntut menjadi ASN atau PPPK penuh.” Padahal, selama ini, banyak guru honorer yang telah mengabdi belasan tahun dengan upah jauh di bawah standar.
“Honor kami sangat kecil, belum ada jaminan pensiun atau tunjangan. Kami hanya meminta keadilan, tapi justru diberi syarat yang semakin memberatkan,” tambah Asep.
Surat Pernyataan yang Dinilai Merugikan
Aris Yulianto, Ketua FHGTK Kabupaten Tasikmalaya, menjelaskan bahwa surat edaran tersebut mewajibkan tenaga honorer menandatangani pernyataan yang isinya:
-
Tidak akan menuntut diangkat sebagai ASN/PPPK penuh.
-
Menerima pengangkatan sebagai PPPK paruh waktu tanpa peningkatan gaji.
“Ini jelas merugikan. Kami tidak melarang pengangkatan PPPK, tetapi harus ada komitmen peningkatan kesejahteraan. Jangan hanya tenaga kami yang dipakai, tapi hak-hak kami diabaikan,” tegas Aris.
FHGTK pun menginstruksikan anggotanya untuk:
✔ Menghentikan kegiatan mengajar selama aksi berlangsung.
✔ Menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai.
✔ Menjaga solidaritas dan menghindari provokasi.
DPRD Minta Pemerintah Segera Bertindak
Menyikapi aksi ini, Andi Supriyadi, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, mengungkapkan keprihatinannya. Ia menegaskan bahwa banyak siswa yang terdampak karena proses belajar terganggu.
“Saya melihat langsung saat reses, banyak anak-anak yang tidak belajar karena gurunya mogok. Ini harus segera dicarikan solusi,” ujarnya.
Andi mendesak pemerintah daerah untuk segera duduk bersama dengan perwakilan guru honorer guna mencari jalan keluar yang adil.
“Jangan hanya janji pengangkatan tanpa realisasi kesejahteraan. Meski anggaran terbatas, harus ada upaya serius untuk memenuhi hak-hak mereka,” tegasnya.
Ia juga mengkritik keras klausul dalam surat edaran yang melarang guru honorer menuntut gaji layak. “Ini tidak manusiawi. Bagaimana mungkin tenaga mereka dipakai, tapi haknya diabaikan?”
Pemerintah Klaim Proses Belajar Tetap Berjalan
Di sisi lain, Dudi Rohdinulhak, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Pendidikan Disdikbud Tasikmalaya, menyatakan bahwa aksi mogok tidak mengganggu aktivitas belajar-mengajar secara signifikan.
“Alhamdulillah, proses belajar tetap berjalan karena ditangani oleh guru ASN dan PPPK yang tidak ikut mogok. Kami sedang berkoordinasi dengan para honorer agar besok bisa kembali normal,” ujarnya.
Namun, para guru honorer menegaskan bahwa aksi ini akan terus berlanjut hingga tuntutan mereka didengar. “Kami tidak mau dianggap remeh. Kalau perlu, mogok akan diperpanjang sampai ada kepastian,” pungkas Asep.
Apa Solusinya?
Aksi ini memunculkan pertanyaan besar: akankah pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata untuk memenuhi tuntutan guru honorer? Ataukah, protes ini akan berlarut-larut tanpa penyelesaian?
Yang jelas, ribuan tenaga honorer di Tasikmalaya menunggu kebijakan yang lebih adil—bukan sekadar janji, tapi realisasi peningkatan kesejahteraan yang selama ini hanya menjadi impian.
